Susanti: Tugas Remedial Ekonomi XI IPS

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber yaitu :

§ Penerimaan pajak yang meliputi

1. Pajak Penghasilan (PPh),

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN),

3. Pajak Bumi dan Bangunan(PBB),

4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) &Cukai, dan

5. Pajak lainnya seperti Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor)

§ Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi

§ Penerimaan dari sumber daya alam,

§ Setoran laba BUMN,

§ Penerimaan bukan pajak lainnya,

-Pengeluaran APBN diperoleh dari berbagai sumber yaitu :

· Belanja Pegawai, (PNS, TNI, POLRI, Pensiunan)

Belanja Barang, dialokasikan untuk ;

1. Mempertahankan fungsi pelayanan publik

2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas,pemeliharaan aset negara

3. Mendukung kegiatan pemerintahan

· Belanja Modal

Yaitu belanja yang digunakan untuk membiayai pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung, jaringan, dan sarana fisik lain

· Pembayaran Bunga Utang

Pembayaran utang dalam negeri dipengaruhi oleh tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pembayaran utang luar negeri bersumber dari pinjaman bilateral, multilateral, fasilitas kredit eskpor, dan pinjaman lain.

· Belanja Subsidi

Digunakan untuk menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat kurang mampu, membantu usaha skala mikro dan menengah, BUMN , membantu BUMN yang melaksanakan pelayanan umum

· Belanja Hibah

Merupakan transfer uang, barang, jasa yang bersifat tidak wajib kepada pemerintah daerah, BUMN, BUMD, negara lain, atau organisasi internasional

· Bantuan Sosial

Diberikan dalam bentuk transfer uang atau barang kepada masyarakat melalui lembaga nirlaba (sosial) untuk melindungi resiko sosial.

· Belanja Daerah

Dana Perimbangan, meliputi :

1. Dana Bagi Hasil (DBH), yaitu dana bagian daerah yang bersumber dari penerimaan daerah, baik pajak maupun sumber daya alam (dalam bentuk prosentase)

2. Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu instrumen yang bersifat umum (block grant) guna mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah

3. Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu instrumen transfer bersifat khusus (specific grant) untuk membiayai kebutuhan khusus daerah dan atau nasional

· Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian

Dana Otonomi Khusus diberikan kepada daerah-daerah yang masih tertinggal untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, dll. Dana Penyesuaian, diberikan kepada daerah yang menerima DAU lebih kecil dari tahun sebelumnya.

· http://kolom.pacific.net.id/ind/prof_m._sadli/artikel_prof_m._sadli/pengeluaran_pemerintah_untuk_mendorong_ekonomi.html

· http://beritanda.com/nasional/berita-nasional/ekonomi/6336-anis-baswedan-pengeluaran-terbesar-apbn-adalah-belanja-pegawai.html

· http://beritanda.com/nusantara/jawa/jawa-tengah/2462-pengurus-parpol-ikuti-bintek-pengelolaan-bantuan-keuangan.html

penerimaan: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
pengeluaran: dana perimbangan (bagi hasil, alokasi umum , alokasi khusus) dan dana otonomi khusus dan penyesuaian.

Pendapat saya, kasus seperti Gayus itu sangat melenceng dari perpajak ia mengambil uang yang bukan hak dia (korupsi) ini menyebabkan orang yang tadi giat membayar pajak jadi malas untuk membayar pajak.

Lebih berpihak pada si kecil

Selama ini, subsidi bahan bakar minyak (BBM) justru lebih membantu warga kelompok menengah atas yang sudah berkecukupan. Mereka lebih menikmati subsidi karena memiliki mobil pribadi. Data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, secara rata-rata rumah tangga kaya menikmati subsidi bensin 10 kali lipat lebih besar daripada rumah tangga miskin. Pemotongan subsidi BBM dengan demikian merupakan pilihan yang lebih bijak dalam membelanjakan uang negara. Hasil pemotongan subsidi itu dapat dipakai untuk membiayai berbagai program pengentasan kemiskinan dan lebih dinikmati oleh rakyat kecil.

Lebih hemat dan ramah lingkungan

Pemangkasan subsidi membuat harga Premium dan Solar menjadi lebih wajar. Harga premium dan solar yang jauh lebih murah dari semestinya mendorong orang boros dan ceroboh dalam mengkonsumsi. Padahal, minyak adalah sumber energi yang langka dan tidak terbarukan. Pemakaian BBM yang berlebihan juga menurunkan kualitas lingkung an hidup kita. Harga BBM yang lebih realistis akan mendorong penghematan dan konversi ke sumber energi lain yang lebih bersih, terutama gas.

Lebih bermanfaat

Dana yang seharusnya habis untuk subsidi bisa dialihkan pemakaiannya untuk membiayai belanja lain yang lebih berguna bagi rakyat banyak. Anggaran bisa dipakai membiayai berbagai proyek yang memperbaiki kualitas hidup kaum kurang mampu, seperti membangun infrastruktur maupun perbaikan layanan pendidikan. Pengeluaran seperti ini dampaknya bersifat jangka panjang karena merupakan belanja modal atau investasi pemerintah. Sedangkan subsidi BBM bersifat konsumtif, sekali dipakai habis.

Lebih benar

Pemangkasan subsidi mengurangi dorongan untuk penyelewengan dan penyelundupan. Selama ini, selisih harga BBM bersubsidi dengan BBM non-subsidi yang terlalu besar mendorong terjadinya penyelewengan dan penyelundupan ke luar negeri maupun dipakai oleh pengguna yang tidak berhak. Saat ini, harga BBM non-subsidi hampir dua kali lipat jika dibandingkan harga Premium dan Solar. Akibatnya, banyak pelaku industri yang tergoda untuk mengejar keuntungan secara tidak sah dengan membeli BBM bersubsidi. BBM bersubsidi juga memberikan keuntungan besar jika diselundupkan ke luar negeri. Artinya, anggaran negara berupa subsidi yang semestinya berguna untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat justru lebih dinikmati penyelundup dan penyeleweng.

Lebih awet

Efek positif pengurangan subsidi premium dan Solar akan terasa dalam jangka waktu cukup lama. Bukan hanya bagi anggaran 2012, efek positif pemangkasan subsidi BBM akan meringankan beban negara pada tahun-tahun mendatang. Porsi pengeluaran pemerintah berupa subsidi yang kurang tepat sasaran dan berdampak sementara akan menurun. Dana yang tadinya untuk subsidi itu dapat dialihkan untuk membiayai investasi infrastruktur, perbaikan sumber daya manusia, serta penanggulangan kemiskinan yang efek positifnya lebih bersifat jangka panjang dan permanen. (http://www.phylopop.com/2012/04/5-alasan-pemerintah-menaikkan-harga-bbm.html)

Upaya pertama adalah meningkatkan pendapatan negara dari sektor minyak bumi dan gas (Migas) dengan menjual gas lebih tinggi kepada konsumen.

Langkah kedua, mengefisienkan cost recovery atau biaya operasi minyak dan gas bumi yang dikembalikan negara.

Terakhir, ungkap Kurtubi adalah efisiensi dalam impor minyak. Selama ini, pemerintah dianggap kurang efisien karena membeli minyak dari para calo atau broker (http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/300993-tiga-cara-selamatkan-apbn-tanpa-naikkan-bbm)

Pemerintah dan masyarakat harus sadar dengan pengeluaran mereka dan pemasukan mereka.

APBN

10.

Pemerintah dan DPR